Kebebasan Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Konstitusional Warga Negara

Abstract

Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, pendirian rumah ibadah masih kerap menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan regulasi teknis tersebut dengan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan kebebasan beragama dalam perspektif konstitusi Indonesia, mengkaji kedudukan hukum regulasi pendirian rumah ibadah dalam sistem peraturan perundang-undangan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006, serta instrumen internasional seperti ICCPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional kebebasan beragama dijamin sebagai hak fundamental, namun dalam implementasi regulasi pendirian rumah ibadah masih terdapat potensi pembatasan yang berimplikasi diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar selaras dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.