Urgensi Pengaturan Transisi Kekuasaan Melalui UU Kepresidenan Dalam Menjaga Konstitusionalitas Lame Duck Session Di Indonesia

Abstract

Fokus utama penelitian yang dilakukan mengkaji persoalan utama berupa ketiadaan pengaturan mengenai masa transisi kekuasaan atau lame duck session dalam sistem presidensial Indonesia, yang menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan, ketidaksinambungan kebijakan, serta melemahnya legitimasi politik presiden petahana ketika mandat elektoral telah beralih kepada presiden terpilih sehingga menciptakan twilight zone of authority yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap kerangka hukum nasional serta praktik transisi di berbagai negara. Dengan membatasi rumusan masalah pada bagaimana merancang jaminan konstitusional terhadap praktik lame duck session melalui pembentukan Undang-Undang Kepresidenan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak menyediakan mekanisme operasional transisi, baik pembatasan keputusan strategis, dokumentasi kebijakan, audit administrasi, maupun koordinasi antar-pemimpin, sementara negara-negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, Korea Selatan, Kanada, dan Taiwan telah memiliki kerangka transisi yang komprehensif. Karena itu, pembentukan Undang-Undang Kepresidenan merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum, menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat pengawasan legislatif, membatasi potensi abuse of power, dan memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung tertib, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum.