Penghakiman Melalui Media Sosial Oleh Masyarakat Digital Terhadap Orang Yang Diduga Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah

Abstract

Perkembangan media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif termasuk terkait dugaan tindak pidana. Fenomena ini memunculkan praktik penghakiman melalui media sosial oleh masyarakat digital terhadap seseorang yang belum diputus bersalah oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghakiman melalui media sosial dalam perspektif asas praduga tak bersalah serta mengkaji implikasi yuridis dan sosialnya terhadap perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta intrumen internasional terkait hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, pendapat ahli dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghakiman melalui media sosial bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dan due process of law karena menciptakan stigma serta penghakiman melalui media sosial sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Praktik tersebut berimplikasi pada tereduksinya efektivitas perlindungan hak tersangka atau terdakwa, potensi pelanggaran hak atas kehormatan dan reputasi serta ancaman terhadap independensi peradilan. Secara sosial, fenomena ini mendorong normalisasi vigilantisme digital dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma yang responsif terhadap perkembangan digital, peningkatan tanggungjawab platform serta pengembangan budaya hukum masyarakat guna menjamin efektivitas asas praduga tak bersalah di era digital.