Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari Perspektif Pemisahan Kekuasaan

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis konsep landasan teori negative legislator dan positive legislator dalam konteks fungsi Mahkamah Konstitusi di Indonesia, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang dan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menunjukkan pergeseran fungsi menjadi positive legislator, (3). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menuju positive legislator dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia dan (4). Untuk mengetahui dan menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan teori pembagian kekuasaan Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sebagai dasar analisis, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa (1) Mahkamah Konstitusi yang awalnya hanya sebagai negative legislator kemudian berkembang menjadi positive legislator agar hukum berjalan sesuai konstitusi dan mencegah kekosongan hukum, (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi contoh dari positive legislator. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menetapkan jarak waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah, (3) Peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator muncul karena adanya kebutuhan akan keadilan dan kemanfaatan hukum, situasi mendesak, serta kekosongan hukum, dan (4). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator tidak boleh melewati kewenangan lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Perannya hanya dapat menafsirkan atau menambahkan norma baru apabila hal tersebut diperlukan untuk menjaga agar hukum tidak bertentangan dengan konstitusi dan untuk menghindari kekosongan hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Negative Legislator; Positive Legislator