Rekayasa Pasar di Tingkat Desa: Pembatasan Ritel Modern dan Penguatan Koperasi Desa Merah Putih dalam Kerangka Desentralisasi Ekonomi

Abstract

Ekspansi pasar ritel modern hingga wilayah pedesaan menimbulkan ketimpangan struktur pasar antara pelaku usaha berskala besar dan entitas ekonomi berbasis komunitas, khususnya koperasi desa. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan keberlanjutan ekonomi lokal apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan struktur pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kebijakan afirmatif dalam penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta kemungkinan pembatasan ekspansi ritel modern dalam kerangka desentralisasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin para ahli yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan terhadap ekspansi ritel modern pada dasarnya dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang dilakukan secara proporsional dan bertujuan melindungi struktur ekonomi kolektif masyarakat desa. Selain itu, penguatan koperasi desa memerlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga konstruktif melalui pembangunan sistem distribusi ekonomi berbasis desa. Penelitian ini menawarkan konsep rekayasa pasar desa sebagai model kebijakan afirmatif dalam kerangka desentralisasi ekonomi yang meliputi zonasi usaha, pembatasan radius ritel modern, kewajiban kemitraan dengan koperasi desa, serta penguatan sistem distribusi berbasis Koperasi Desa Merah Putih.