Penarikan Sengketa Administrasi Negara Ke Ranah Pidana: Penyimpangan Asas Ultimum Remedium

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena penarikan sengketa administrasi negara ke ranah hukum pidana dan implikasinya terhadap penerapan asas ultimum remedium. Hukum pidana sebagai instrumen terakhir (last resort) dalam sistem hukum seharusnya digunakan secara selektif dan hati-hati. Namun dalam praktik, terdapat kecenderungan mempidanakan kesalahan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan sengketa administrasi negara ke ranah pidana terjadi karena tumpang tindih norma antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor, ketidakjelasan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana, serta lemahnya penerapan asas ultimum remedium dalam kebijakan penuntutan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara negara dan berpotensi menghambat inovasi serta keberanian aparatur dalam mengambil kebijakan publik.