Kebijakan hukum Terbuka (Open Legal Policy) Dalam Politik Hukum Nasional: Antara Diskresi Pembentuk Undang-Undang Dan Prinsip Kepastian Hukum

Abstract

Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) berkembang sebagai doktrin dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan menimbulkan mengenai batas diskresi pembuat undang-undang dalam sistem politik hukum nasional. Doktrin ini di satu sisi mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kekuasaan, namun disisi lain berpotensi mempengaruhi prinsip kepastian hukum apabila tidak disertai batas konstitusional yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar konsep open legal policy dalam politik hukum nasional serta mengkaji batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai kebijakan legislasi yang bersifat politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptualisasi, dan kasus melalui analisis sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa open legal policy memiliki legitimasi konstitusional, namun belum didukung parameter normatif yang konsisten sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan pedoman konstitusi (Constitutional guideline) sebagai pedoman konstitusional dalam menentukan batas ruang kebijakan terbuka untuk menjaga keseimbangan antara diskresi legislasi dan supremasi konstitusi.