Dekonstruksi Ketidakpastian Hukum: Analisis Konstitusional Implementasi KUHP dan KUHAP terhadap Kebebasan Sipil Indonesia

Abstract

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari upaya dekolonisasi hukum dan penguatan sistem hukum nasional berbasis konstitusi. Reformasi ini penting karena KUHP baru tidak hanya menggantikan hukum kolonial, tetapi juga membawa perubahan paradigma yang berpotensi memengaruhi perlindungan kebebasan sipil, khususnya terkait kepastian hukum, kebebasan berekspresi, dan due process of law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas implementasi KUHP dan KUHAP serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan sipil di Indonesia. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis asas legalitas, prinsip due process of law, dan peran lembaga peradilan konstitusi dalam menguji norma pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan asas legalitas dan kewenangan penegak hukum dalam KUHP dan KUHAP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan interpretasi konstitusional yang ketat. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan kebebasan sipil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan konstitusional dan penerapan prinsip proporsionalitas guna memastikan reformasi hukum pidana tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.